Berita

09 November 2021

Perpustakaan Berperan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional


Jakarta - Perpustakaan memiliki peran dalam pemulihan ekonomi nasional. Melalui program perpustakaan transformasi berbasis inklusi sosial, pemulihan sosial ekonomi masyarakat dampak pandemi akan lebih cepat dengan adanya layanan literasi sampai ke tingkat desa.

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengatakan, sebanyak 30 juta masyarakat Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Untuk itulah, perpustakaan hadir untuk memberikan pengetahuan dan informasi untuk masyarakat, agar dapat bangkit dari keterpurukan.

Dijelaskan, tiga faktor utama penyebab kemiskinan. Diantaranya, penguasaan ilmu pengetahuan terbatas, akses permodalan terbatas dan budaya malas.

"Tidak ada yang tahu, kapan pandemi ini akan berakhir, sehingga menjadi tugas utama kita sebagai pustakawan untuk menggerakkan masyarakat agar dia memiliki ilmu pengetahuan serta menggerakkan budaya malas menjadi rajin," kata Syarif Bando dalam webinar yang diselenggarakan Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) dengan tema Peran Perpustakaan Umum di Era New Normal Dalam Upaya Pemulihan ekonomi Nasional, secara daring pada Selasa (9/11/2021).

Syarif Bando mengatakan, sudah saatnya para pustakawan, civitas perpustakaan berperan sebagai transfer knowledge, tidak hanya management collection dan management knowledge. "Ini filosofi kita bersama, maka kita terus mengajak mitra untuk memastikan Indonesia bisa melangkah maju serta mensejahterakan kehidupan," katanya.

Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, mengatakan, kemampuan membaca menjadi syarat utama untuk dapat mengakses pengetahuan dan menguasai berbagai bidang ilmu. Apalagi, di era pandemi ini perpustakaan perlu diberdayakan. Karena, banyak masyarakat yang membutuhkan pengetahuan dan informasi.

"Perpustakaan tidak hanya sekadar menunggu masyarakat dengan tumpukan buku, tetapi masyarakat akan hadir di perpustakaan untuk meningkatkan produktivitasnya," katanya.

Untuk menjadikan perpustakaan sebagai pilar penting dalam pemulihan ekonomi nasional, lanjut Amich, perpustakaan tidak cukup hanya dipahami dengan jumlah koleksi, tempat koleksi, ruang baca, infrastruktur IT, maupun pustakawan pasif yang sekadar bekerja secara teknis belum sebagai penggerak literasi.

Namun melalui transformasi perpustakaan, perpustakaan selain mengubah bentuk fisik juga bentuk layanan yang akan diberikan masyarakat. Seperti, penambahan koleksi,penguatan infrastruktur IT yang digunakan masyarakat berselancar di dunia maya untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi.

Dikatakan, perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat dapat berperan sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat berbasis literasi, untuk menggerakkan masyarakat bangkit dari keterpurukan.

"Kami memperkuat dengan dana alokasi khusus (DAK) bidang perpustakaan untuk membangun perpustakaan dan melengkapi fasilitas perpustakaan," ungkapnya.

Tak hanya itu, koordinasi dengan stakeholder, praktisi, dan pegiat literasi juga perlu dilakukan untuk mengadakan berbagai pelatihan yang berpusat di perpustakaan, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

 

"Meskipun di masa pandemi, penguatan agenda perpustakaan untuk pemberdayaan tetap berjalan di banyak wilayah dengan beragam jenis kegiatan, seperti pelatihan," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Nurlianti mengatakan, di era pandemi pihaknya terus memberikan pelayanan untuk masyarakat.

Berbagai pelatihan ekonomi kreatif dan workshop digelar secara virtual untuk menambah kompetensi masyarakatnya. Dengan menggandeng praktisi dan berbagai narasumber, berkolaborasi untuk memberikan pengetahuan untuk masyarakat.

"Pandemi membuat kita terbatas melakukan kegiatan, tetapi kami tetap menyiasatinya dengan kegiatan secara virtual. Seperti talkshow maupun workshop," kata perempuan yang akrab disapa Nunung.

Tahun ini, ada empat kabupaten di Kalsel yang menerima program transformasi perpustakaan sosial. Diantaranya, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, dan Tanah Bumbu.

Team Leader Konsultan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Erlyn Sulistyaningsih mengatakan, sejak tahun 2018 program transformasi berbasis inklusi sosial sudah berkiprah di 32 provinsi, 160 kabupaten dan 1.250 desa.

Dikatakan, perpustakaan harus berani keluar dari gedungnya, tidak hanya menyediakan buku untuk bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"Perpustakaan harus hadir di masyarakat, harus dapat menjawab kebutuhan yang harus segera diselesaikan, sehingga memberikan dampak dapat merubah kehidupan menjadi lebih baik," kata Erlyn.

Dikatakan, perpustakaan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan solusi untuk kebutuhan hidupnya. "Strateginya lebih fokus kepada perpustakaan, untuk meningkatkan layanan informasi. Membuat perpustakaan menjadi lebih menarik, dapat bekerja sama dengan stakeholder untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Salah satu masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan, Shanty Apriani, berbagi pengalamannya yang memulai bisnis keripik pisang dengan membaca buku di perpustakaan desa Soguo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sulawesi Utara.

"Di perpustakaan saya menemukan buku tentang pengolahan camilan dari pisang. Dari buku itu, saya menciptakan produk olahan pisang menjadi kripik dengan berbagai varian rasa," ungkap dia.

Untuk meningkatkan nilai jual dan perluasan, pemiik Enterpreneur Produksi Aneka Kripik Pisang (BananasQ), mengikuti pelatihan, workshop dan mencari informasi di internet yang difasilitasi layanan perpustakaan desa Soguo. Selain dapat membantu ekonomi keluarga, Shanty mengaku dapat membantu ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggalnya.

"Saya berharap perpustakaan desa dapat melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat lebih banyak lagi, yang dapat berubah hidupnya karena layanan perpustakaan," lanjut Shanty.

Reportase: Wara Merdeka



Diunggah oleh Radyt ()